Soppeng, SIDIKNEWSS - Program bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) yang seharusnya menjadi harapan bagi petani justru diduga berubah menjadi ladang keuntungan bagi segelintir oknum.
Bantuan pemerintah yang mestinya dinikmati kelompok tani secara bersama-sama, disebut hanya dikuasai pihak tertentu setelah muncul dugaan adanya setoran puluhan hingga ratusan juta rupiah di balik penyaluran bantuan tersebut.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber terpercaya menyebutkan, bantuan berupa traktor roda empat, multifulkator hingga combine harvester diduga tidak diberikan secara gratis sebagaimana mestinya.
Sejumlah kelompok tani disebut harus menyetor dana antara Rp50 juta hingga Rp100 juta agar bisa mendapatkan bantuan Alsintan pada tahun 2025 lalu.
Akibat dugaan praktik tersebut, bantuan yang sejatinya menjadi aset kelompok tani malah diduga diperlakukan layaknya milik pribadi oknum penerima. Anggota kelompok tani lainnya pun disebut tidak bebas memanfaatkan alat bantuan tersebut karena tetap dikenakan biaya penggunaan sebagaimana menyewa alat pribadi.
“Bantuan itu seolah bukan lagi bantuan pemerintah untuk masyarakat petani. Kelompok tani di bawah hanya jadi nama, sementara yang menikmati hanya segelintir orang,” ungkap salah satu sumber kepada media.
Di Kecamatan Marioriawa sendiri, tercatat sekitar 11 kelompok tani menerima bantuan Alsintan berupa traktor roda empat, multifulkator dan combine harvester. Namun dugaan praktik setoran disebut bukan hanya terjadi di wilayah tersebut.
Sumber lain mengungkapkan, dugaan serupa juga terjadi di beberapa kecamatan lain seperti Donri Donri, Lilirilau, Ganra hingga Liliriaja.
“Bukan cuma di Marioriawa. Saya pernah melihat langsung pengantaran barangnya. Bahkan saya sempat mendengar percakapan terkait adanya setoran kepada seseorang berinisial L. Ada juga yang difasilitasi oknum anggota dewan di Marioriawa,” beber sumber tersebut baru - baru ini.
Munculnya dugaan pungutan dalam bantuan Alsintan ini memicu reaksi keras dari sejumlah aktivis antikorupsi di Kabupaten Soppeng.
Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN) Soppeng, Alfred, meminta aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap dugaan praktik yang dinilai merugikan petani dan mencederai program pemerintah tersebut.
Menurutnya, Kejaksaan Negeri Soppeng maupun Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Soppeng harus segera turun melakukan penyelidikan agar dugaan permainan bantuan Alsintan tidak terus menjadi rahasia umum tanpa penindakan.
“Ini menyangkut uang rakyat dan hak petani. Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Pencuri ternak yang nilainya cuma jutaan cepat ditangkap, sementara dugaan permainan ratusan juta seolah dibiarkan,” tegas Alfred, Senin (18/5/2026).
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum berhasil di mintai keterangan resmi mengenai dugaan setoran bantuan Alsintan tersebut.
Masyarakat Latemmamala kini menunggu langkah aparat penegak hukum untuk membuktikan apakah bantuan pertanian benar-benar disalurkan untuk kepentingan petani atau justru dimanfaatkan menjadi bancakan oknum tertentu untuk meraup keuntungan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar