 |
| Gambar Ilustrasi |
Soppeng, Sidiknewss.com | Polemik pengelolaan anggaran publik di DPRD Soppeng terkait iklan peringatan Hari Jadi Soppeng kembali mencuat. Sistem penyalurannya disorot karena dinilai berjalan tanpa keterbukaan, bahkan terkesan tanpa mekanisme yang jelas dalam proses distribusinya.
Minimnya informasi yang disampaikan kepada awak media menjadi salah satu poin utama kritik. Tidak adanya pemberitahuan resmi maupun skema yang transparan membuat banyak pihak merasa tidak dilibatkan dalam proses tersebut.
“Tidak ada pengumuman, tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba sudah ada media yang terakomodir,” ujar salah satu pelaku media yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa penyaluran anggaran dilakukan secara tertutup, tanpa mempertimbangkan asas pemerataan. Sejumlah media lokal mengaku tidak mendapatkan kesempatan yang sama, meskipun aktif dalam kegiatan publikasi daerah.
Selain itu, tidak adanya kejelasan kriteria penerima juga menimbulkan pertanyaan. Publik mempertanyakan dasar penunjukan media tertentu yang mendapatkan porsi anggaran, sementara lainnya tidak tersentuh sama sekali.
Ketua LSM LPKN Alfred Surya Pandu menilai kurangnya pengawasan dalam pengaturan sistem pengelolaan anggaran ini dapat berdampak buruk untuk kedepannya jika dibiarkan.
"Ketika hanya pihak tertentu yang dilibatkan tanpa dasar yang jelas, maka hal itu berpotensi mengarah pada pengaturan yang tidak sehat. Ini menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” pungkasnya Selasa, 24 Maret 2026.
(April)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar