JAKARTA, SIDIKNEWSS - Dugaan pungutan liar dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Isu dugaan fee dan pungutan terhadap bantuan traktor untuk kelompok tani disebut telah sampai ke Kementerian Pertanian di Jakarta, Kamis 21/5/26.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya telah menegaskan bahwa bantuan untuk petani tidak boleh dijadikan ruang permainan oleh pihak mana pun. Sikap tegas itu kini dinilai relevan dengan kondisi yang sedang disorot di Soppeng.
“Kalau bantuan untuk petani masih dijadikan ladang permainan, maka yang dirugikan bukan hanya penerima, tapi masa depan pertanian bangsa,” Dikutip dari medsos yang beredar dan menjadi pesan keras yang dianggap mengarah pada praktik-praktik penyimpangan bantuan di daerah.
Di Soppeng sendiri, dugaan adanya fee dalam distribusi alsintan terus menjadi pembicaraan publik. Sejumlah informasi yang beredar menyebut adanya permintaan uang kepada kelompok tani dengan berbagai alasan, mulai dari biaya pengurusan hingga koordinasi. Padahal bantuan tersebut merupakan program negara yang seharusnya diterima petani tanpa pungutan apa pun.
Situasi ini memicu pertanyaan besar di tengah masyarakat: siapa sebenarnya yang bermain di balik distribusi bantuan tersebut, dan mengapa sampai hari ini belum ada langkah hukum yang benar-benar terbuka ke publik.
Respons dari Jakarta dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah pusat mulai memantau perkembangan dugaan penyimpangan alsintan di daerah, termasuk di Soppeng. Banyak pihak menilai perhatian Kementerian Pertanian menjadi alarm keras bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan dari program bantuan rakyat.
Publik kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan aliran fee, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak tertentu yang disebut ikut memfasilitasi proses distribusi bantuan tersebut.
Penulis: April
Tidak ada komentar:
Posting Komentar