Sidiknewss.com, Soppeng - Pernyataan seorang karyawan yayasan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Kemakmuran, Kabupaten Soppeng, yang menyebut wartawan diduga meminta uang dari pihak yayasan, diminta tidak berhenti sebagai pernyataan tanpa pembuktian.
Pimpinan Redaksi Sorotanwarga.com, Sahril, mendesak pengelolaan MBG Kemakmuran diperiksa secara menyeluruh, termasuk menelusuri dasar pernyataan tersebut serta persoalan terhentinya penyaluran makanan ke sejumlah sekolah.
Pernyataan itu sebelumnya dikutip dari Media Potretsulsel.com setelah seorang karyawan perempuan yayasan pengelola dapur MBG dimintai keterangan wartawan mengenai terhentinya penyaluran makanan.
“Kalau benar ada wartawan meminta uang, jangan hanya bicara. Sebutkan siapa orangnya, kapan kejadiannya, apa yang diminta dan mana buktinya. Kalau memang ada pelanggaran, laporkan dan biarkan aparat yang memproses. Jangan membuat tudingan yang kemudian seolah-olah berlaku untuk seluruh wartawan,” cetus Sahril.
Menurutnya , pernyataan bahwa wartawan pasti meminta uang merupakan tudingan yang tidak boleh dianggap ringan apabila memang benar disampaikan.
Sebab, tudingan tersebut berkaitan langsung dengan integritas profesi jurnalistik.
“Kami tidak meminta perlakuan khusus. Kami meminta bukti. Kalau ada wartawan yang melakukan pemerasan atau meminta uang dengan mengatasnamakan berita, proses secara hukum. Tetapi kalau tidak ada bukti, jangan melempar tudingan sembarangan. Ini bukan cara yang sehat dalam menghadapi kerja jurnalistik,” pungkasnya.
Sahril juga meminta pemeriksaan tidak hanya diarahkan pada persoalan pernyataan terhadap wartawan.
Kata dia , alasan terhentinya distribusi MBG ke sejumlah sekolah juga harus dijelaskan secara terbuka.
“Yang harus dijawab sekarang adalah kenapa makanan MBG bisa terhenti dan apa penyebabnya. Jangan persoalan distribusi justru tertutup oleh tudingan kepada wartawan. Pengelolaan program harus bisa dipertanggungjawabkan, terlebih ini menyangkut makanan yang diperuntukkan bagi peserta didik,” kata Sahril.
Ia meminta pihak berwenang memeriksa rangkaian persoalan tersebut secara objektif, termasuk mekanisme pengelolaan dapur, distribusi makanan, alasan penghentian penyaluran, serta dasar munculnya tudingan terhadap wartawan.
Sahril menegaskan, kerja jurnalistik tetap memiliki ruang untuk meminta informasi dan melakukan konfirmasi terhadap pihak yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia meminta setiap pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan menempuh mekanisme klarifikasi dan hukum yang tersedia.
“Kalau pengelola merasa tidak ada persoalan, buka datanya dan jelaskan kepada masyarakat. Kalau ada pelanggaran, proses. Kalau ada tudingan kepada wartawan, buktikan. Jangan ada pihak yang hanya melempar pernyataan lalu persoalannya selesai begitu saja,” tandasnya.
Hingga berita ini disiarkan , pihak yayasan pengelola dapur MBG di Jalan Kemakmuran belum dimintai klarifikasi resminya mengenai pernyataan tersebut maupun penyebab terhentinya penyaluran MBG ke sejumlah sekolah, Kamis (29/10).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar