Soppeng, Sidiknewss - Anggaran jumbo senilai lebih dari 10 miliar rupiah yang bersumber dari APBD Tahun 2022 tampaknya gagal menjamin kualitas infrastruktur yang awet di Kabupaten Soppeng. Proyek peningkatan ruas jalan Lattie–Tanjuncu di wilayah Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, kini ramai menjadi buah bibir di tengah masyarakat setelah kondisinya dilaporkan mulai hancur berantakan padahal usianya baru sekitar 4 tahun.
Kerusakan dini ini memicu gelombang protes dari berbagai kalangan yang menilai ada ketidakberesan yang sangat fatal dalam proses perencanaan maupun eksekusi fisik di lapangan.
Melihat kejanggalan yang kasat mata tersebut, Ketua LSM LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, mengambil langkah tegas dengan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan bersama Aparat Penegak Hukum untuk segera turun tangan.
LPKN meminta pihak berwenang melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap seluruh dokumen kontrak dan realisasi fisik proyek yang telah menyedot anggaran daerah dalam skala besar tersebut agar publik mendapatkan kepastian hukum yang jelas.
Berdasarkan hasil pemantauan langsung dan bukti dokumentasi di lapangan, kondisi kerusakan jalan ini terbilang sangat aneh karena terjadi ketimpangan kualitas yang mencolok pada satu paket pengerjaan yang sama.
Pada sektor awal, mulai dari pangkal ruas jalan hingga ke sekitar area Kantor Desa Sering, kondisi lapisan aspal masih terlihat hitam, mulus, dan cukup kokoh untuk dilalui kendaraan.
Namun, keanehan langsung terlihat begitu melewati kawasan kantor desa tersebut, di mana pemandangan berubah drastis menjadi hamparan jalan yang rusak parah dengan material aspal yang telah mengelupas total.
 |
| Alfred Ketua LSM LPKN saat berada di lokasi jalan |
Alfred menegaskan bahwa perbedaan kualitas yang sangat kontras ini sama sekali tidak masuk akal jika hanya disebabkan pada faktor alam atau cuaca semata.
"Perbaikannya baru sekitar empat tahun lalu, tetapi kondisinya sudah seperti ini. Sulit jika seluruhnya dikaitkan dengan faktor cuaca, karena ruas jalan sembungannya (satu paket) justru masih terlihat baik," kata Alfred, Rabu 24/6/26.
Di beberapa titik krusial, aspal tampak habis tidak bersisa dan hanya menyisakan tumpukan batu kerikil serta material agregat kasar yang berserakan di sepanjang jalur, menyerupai kondisi jalan pedalaman yang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh program perbaikan pemerintah.
Fenomena ini mengindikasikan secara kuat adanya kegagalan struktural berupa pengelupasan agregat akut, di mana lapisan bitumen atau aspal cair diduga terlalu sedikit sehingga gagal mengikat batu kerikil dengan sempurna.
Menyikapi temuan tersebut, LPKN mendesak agar instansi pengawas internal seperti Inspektorat Daerah, bersama Kejaksaan dan Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Soppeng, tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak kontraktor pelaksana beserta konsultan pengawas.
"Audit teknis independen penting dikakukan juga dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menguji kelayakan material untuk mendeteksi apakah ada indikasi pengurangan volume atau praktik manipulasi anggaran yang merugikan keuangan daerah Soppeng" tegas alfred.
Kerena itu, pengungkapan fakta secara terbuka menjadi penting agar penggunaan uang daerah tidak berhenti pada pembangunan fisik semata, tetapi juga disertai akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik
Penulis: April
Tidak ada komentar:
Posting Komentar