Soppeng, Sidiknews.com | Ketua LSM LPKN (Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara), Alfred Surya Putra Panduu, menegaskan komitmennya untuk turun langsung ke desa-desa di Kabupaten Soppeng guna mengawasi pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai dengan petunjuk teknis dan regulasi yang berlaku.


Komitmen itu disampaikan Alfred saat berbincang dengan wartawan di Warkop Abadi, Sabtu (31/1/2026).


Menurut Alfred, Dana BUMDes merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari APBDes harus dikelola secara transparan, profesional, dan tepat sasaran.


“Saya akan turun langsung ke desa-desa untuk memantau keberlangsungan pengelolaan Dana BUMDes. Jika ditemukan desa yang tidak menjalankan dana tersebut sesuai aturan atau terindikasi menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, saya tidak akan ragu melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH),” tegas Alfred.


Ia juga mengingatkan para kepala desa dan pengurus BUMDes agar tidak menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan. LPKN, lanjut Alfred, akan menjalankan fungsi pengawasan secara profesional dengan tetap mengedepankan pembinaan sebelum menempuh langkah penegakan hukum.


Selain itu, Alfred menyampaikan bahwa LPKN membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan awal terkait dugaan penyimpangan dana desa, termasuk Dana BUMDes. Menurutnya, pengawasan yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan tata kelola anggaran desa yang sehat dan akuntabel.


“Pengawasan tidak bisa berjalan sendiri. Peran serta masyarakat sangat penting agar dana desa benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga,” tutupnya.


Dengan langkah ini, LPKN menegaskan perannya sebagai lembaga kontrol publik yang berkomitmen mengawal pengelolaan dana desa agar tepat guna dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.