Sidiknews.id, SOPPENG | Proyek revitalisasi di SMP Negeri 3 Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan anggaran mencapai Rp721 juta menuai kritik publik. Program pembangunan dua ruang kelas dan satu unit WC tersebut dipersoalkan setelah muncul pernyataan dari pihak sekolah mengenai pelaksanaannya.
Kepala sekolah SMPN 3 Lilirilau mengungkapkan dirinya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan dana. Ia mengaku menyerahkan urusan pembelanjaan serta pengerjaan proyek kepada pihak ketiga. “Saya tidak tahu detail pengerjaannya, semua saya serahkan kepada orang lain,” ujarnya.
Pengakuan ini menimbulkan tanda tanya serius, sebab dana yang bersumber dari APBN semestinya dikelola sesuai mekanisme resmi dan diawasi ketat. Penyerahan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak luar dinilai rawan membuka peluang penyalahgunaan anggaran.
Sejumlah kalangan menilai kasus tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek revitalisasi sekolah. Jika praktik ini terus terjadi, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dalam pengelolaan dana pendidikan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Atas kondisi ini, publik mendesak Inspektorat serta aparat penegak hukum untuk segera melakukan audit menyeluruh. Penanganan tegas dinilai penting agar tidak timbul kesan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Revitalisasi sekolah seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Namun, kasus di SMPN 3 Lilirilau justru memunculkan kekhawatiran bahwa proyek tersebut dimanfaatkan sebagai ladang keuntungan pihak tertentu.
(Ap)
