Soppeng, SIDIKNEWSS - Dugaan pungutan dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) di Kabupaten Soppeng terus berkembang. Setelah sebelumnya mencuat dugaan adanya permintaan uang kepada sejumlah kelompok tani penerima bantuan, kini sorotan mengarah pada dugaan keterlibatan oknum anggota dewan serta seorang pihak berinisial A yang disebut menerima aliran fee dari distribusi alsintan.
Informasi yang beredar di lapangan menyebut, bantuan alsintan tahun 2025 yang tersebar di beberapa kecamatan tidak hanya bermasalah pada dugaan pungutan kepada penerima, tetapi juga pada dugaan adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari proses distribusi.
Nama oknum anggota dewan disebut muncul dalam peran fasilitasi, sementara sosok berinisial A diduga menjadi salah satu penerima aliran dana dari setiap unit bantuan yang tersalurkan.
Nilai pungutan yang disebut tidak kecil. Untuk satu unit traktor roda empat, penerima diduga diminta menyerahkan puluhan juta rupiah. Nominal untuk multikultur dan combine harvester bahkan disebut lebih tinggi.
Jika dugaan ini terbukti, maka program bantuan pertanian telah bergeser dari kebijakan kesejahteraan menjadi jalur pengumpulan fee yang membebani petani.
Sejumlah sumber menyebut pola pungutan tidak berdiri sendiri. Dugaan mengarah pada adanya jaringan yang mengatur penerima, pengusulan kelompok, hingga distribusi unit bantuan. Dalam skema itu, oknum legislatif disebut berperan membuka akses, sementara pihak lain, termasuk inisial A, diduga sebagai yang menerima fee atau transaksi dilapangan.
Ironisnya, kasus ini belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas. Padahal informasi soal kelompok penerima, jenis unit, hingga dugaan aliran dana sudah cukup menjadi pintu masuk penyelidikan. Ketika data lapangan terus bertambah tetapi langkah hukum tetap lambat, wajar jika publik mulai menilai ada kehati-hatian yang tidak biasa. Biasanya karena nama yang disebut bukan orang sembarangan.
Kasus ini menyentuh langsung nasib petani. Bantuan yang semestinya meringankan biaya produksi justru diduga menjadi beban tambahan karena adanya pungutan. Sementara pihak yang disebut menikmati aliran fee berada jauh dari sawah, tapi entah bagaimana selalu dekat dengan proyek.
Masyarakat kini menunggu langkah aparat untuk menelusuri dugaan tersebut secara menyeluruh, termasuk memeriksa pihak-pihak yang namanya muncul. Jika dugaan aliran fee ke oknum dewan dan sosok berinisial A benar adanya, maka ini bukan sekadar penyimpangan administrasi, melainkan indikasi penyalahgunaan program negara yang merugikan petani dan mencederai kepercayaan publik, Rabu 20/5/26.
Penulis: April
Tidak ada komentar:
Posting Komentar