Iklan

Saat Bantuan Pemerintah Diduga Tak Lagi Gratis, Alsintan di Marioriawa Disebut Bertarif Ratusan Juta

April
Kamis, 07 Mei 2026, Mei 07, 2026 WIB Last Updated 2026-05-07T12:46:54Z
Sidiknewss

 


Soppeng, Sidiknewss | Dugaan praktik jual beli bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) mencuat di Kecamatan Marioriawa. Bantuan pemerintah yang seharusnya menjadi penopang petani kecil kini justru diduga berubah menjadi ladang bisnis pihak tertentu.


Informasi yang dihimpun menyebutkan, sedikitnya 11 kelompok tani penerima bantuan tahun 2025 diduga harus menyiapkan uang puluhan hingga ratusan juta rupiah agar bisa memperoleh alsintan dari program pemerintah.


Jumlah bantuan yang disalurkan disebut mencapai sekitar 35 unit, terdiri dari 20 unit traktor roda empat, 10 unit multikultor, dan 5 unit combine harvester.


Namun yang mengejutkan, bantuan tersebut diduga tidak diberikan secara cuma-cuma.


Sumber terpercaya media ini mengungkap, traktor roda empat diduga “dibanderol” Rp50 hingga Rp60 juta per unit. Sementara multikultor disebut mencapai Rp70 sampai Rp75 juta, dan combine harvester diduga dipatok hingga Rp100 juta.


Jika dugaan ini benar, maka bantuan negara yang seharusnya menjadi harapan petani justru berubah menjadi transaksi gelap berkedok program bantuan. Petani yang mestinya dibantu malah diduga dipaksa membeli haknya sendiri.

Sebuah ironi yang terlalu sering muncul dalam urusan bantuan publik. 


Ketua LSM LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, mengecam keras dugaan praktik tersebut. Ia menilai, apabila benar terjadi, maka hal itu merupakan bentuk penyalahgunaan program negara yang sangat mencederai kepentingan petani.


“Bantuan pemerintah itu bukan barang dagangan. Kalau ada oknum yang memperjualbelikan bantuan negara, itu patut diduga sebagai penyalahgunaan dan harus diusut tuntas,” tegas Alfred, Kamis (7/5/2026).


Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya merugikan petani kecil, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian negara serta menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.


LSM LPKN mendesak aparat penegak hukum dan dinas terkait segera turun melakukan audit dan pemeriksaan lapangan untuk menelusuri proses penyaluran alsintan tersebut.


“Jangan sampai bantuan rakyat justru dijadikan ladang bisnis oleh oknum tertentu. Aparat jangan tutup mata,” tambahnya.


Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pungutan bantuan alsintan tersebut.


Penulis: Ap

Komentar

Tampilkan

  • Saat Bantuan Pemerintah Diduga Tak Lagi Gratis, Alsintan di Marioriawa Disebut Bertarif Ratusan Juta
  • 0

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Terkini

Topik Populer

Iklan