SOPPENG, Sidiknewss.com | Proyek pembangunan taman segitiga Mari Mari di persimpangan Desa Maccile, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, kembali menuai sorotan tajam dari publik.
Pekerjaan dengan anggaran lebih dari Rp300 juta itu dinilai jauh dari kata layak dan tidak mencerminkan nilai anggaran yang telah dihabiskan.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan tampilan proyek yang masih jauh dari standar. Struktur beton terlihat kasar, pasangan material tidak rapi, dan sebagian area masih tertutup timbunan tanah serta pecahan batu. Kondisi ini dinilai tidak pantas untuk sebuah proyek penataan ruang publik, terlebih berada di titik pandang utama pada persimpangan jalan.
Ketidaksesuaian antara kondisi pekerjaan dan besarnya anggaran memunculkan dugaan lemahnya pengawasan serta rendahnya kualitas pelaksanaan proyek.
Sejumlah warga yang melintas juga menyampaikan kekecewaannya. Mereka menilai proyek pemerintah seharusnya menghadirkan keindahan, kerapian, dan kualitas, bukan sekadar asal jadi.
“Kalau ini proyek pemerintah, mestinya bukan cuma soal dibangunnya, tapi juga harus rapi dan indah dipandang. Ini kan persimpangan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, proyek infrastruktur di ruang publik tidak boleh dikerjakan asal-asalan.
“Di persimpangan, segala bentuk kesalahan desain dan kualitas pekerjaan akan terlihat dengan sangat jelas. Kalau memang benar hasil pekerjaannya seperti ini, maka ini perlu menjadi perhatian serius bagi pihak pelaksana dan pengawas,” tegas Alfred.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan dalam proyek pemerintah bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat.
“Kalau hasilnya tidak sesuai standar, maka harus ada evaluasi menyeluruh. Uang rakyat tidak boleh dihabiskan untuk pekerjaan yang tidak sebanding dengan nilainya,” tambahnya.
Proyek taman segitiga Mari Mari sendiri telah dinyatakan selesai pada tahap pertama dengan nilai anggaran lebih dari Rp300 juta. Namun kondisi fisik di lapangan justru menimbulkan pertanyaan publik terkait mutu pekerjaan dan efektivitas pengawasan.
Masyarakat berharap pemerintah benar-benar memastikan kualitas, estetika, dan ketelitian dalam setiap proyek ruang publik agar hasilnya layak, fungsional, dan sepadan dengan anggaran yang digunakan.
penulis: April



