Bogor, SIDIKNEWSS - Pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor menjadi sorotan setelah LSM KCBI resmi melaporkan dugaan penyimpangan anggaran ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
Ketua Pimpinan Cabang KCBI Kabupaten Bogor, Agus Sandi Marpaung, S.H., menyebut nilai dana yang dipersoalkan mencapai Rp485.067.100. Dana tersebut berasal dari penyertaan modal BUMDes yang diduga tidak dikelola secara transparan dan minim pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Menurut KCBI, hasil investigasi lapangan menemukan sejumlah kejanggalan, mulai dari dugaan tidak adanya laporan terbuka terkait penggunaan anggaran hingga ketidakjelasan kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).
Selain dana penyertaan modal, KCBI juga menyoroti pemasukan rutin dari penyewaan lapak dan gerobak usaha. Sekitar 60 lapak disebut disewakan dengan tarif Rp600 ribu per bulan, dengan potensi pemasukan mencapai Rp36 juta per bulan, belum termasuk pendapatan lain dari penyewaan gerobak usaha.
“Kalau pemasukan berjalan rutin tetapi PADes tidak jelas, tentu publik berhak mempertanyakan aliran dan pengelolaan dananya,” ujar Agus dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).
KCBI juga menyoroti dugaan lemahnya dasar hukum penarikan tarif usaha karena belum ditemukan Peraturan Desa yang mengatur mekanisme pungutan tersebut. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Dalam laporannya, KCBI mendesak Kejari Bogor segera melakukan audit investigatif dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk pengurus BUMDes serta pemerintah desa.
Kasus ini turut menjadi perhatian publik di tengah meningkatnya tuntutan transparansi pengelolaan dana desa. Ironis memang, BUMDes dibentuk untuk menggerakkan ekonomi desa, tetapi di banyak tempat justru lebih sibuk melahirkan tanda tanya daripada laporan keuangan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar